ANGKASAnews, Luwu Utara— Momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Luwu Utara ke-27 diwarnai kekecewaan mendalam dari beberapa elemen masyarakat bersama mahasiswa.
Kunjungan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman, yang hadir dalam Rapat Paripurna di Kantor DPRD Luwu Utara, Senin (27/4/2026), dinilai menutup diri dari tuntutan krusial masyarakat terkait pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Luwu Raya.
Aliansi mahasiswa yang hendak menyampaikan aspirasi secara langsung terpaksa gigit jari. Penjagaan ketat dan berlapis dari aparat keamanan membuat massa aksi tak berkutik untuk mendekat ke area kegiatan.
Pengamanan yang dianggap “berlebihan” ini menuai kritik tajam karena dinilai sengaja didesain untuk membentengi Gubernur dari suara rakyat.
Brigade Berlapis di Tengah Pesta Rakyat
Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Luwu Utara, Fahmi, menyayangkan sikap Gubernur yang seolah enggan berhadapan dengan realita aspirasi di akar rumput.
“Kami datang ingin membawa mandat rakyat yang sudah puluhan tahun menggema, yakni pemekaran Provinsi Luwu Raya. Namun, alih-alih mendapatkan pernyataan sikap yang mendukung, kami justru dihadang brigade pengamanan berlapis. Ini preseden buruk bagi demokrasi di Sulsel,” tegas Fahmi.
Menurut Fahmi, kehadiran Gubernur di Tana Luwu seharusnya menjadi momentum politik untuk menunjukkan keberpihakan pada percepatan pembangunan melalui DOB, bukan justru memperlihatkan jarak dengan masyarakat.
Desakan Rekomendasi Pemekaran
Mahasiswa bersama masyarakat Luwu Raya mendesak Gubernur Sulsel untuk segera mengambil langkah konkret dengan menandatangani rekomendasi pemekaran yang nantinya akan diparipurnakan bersama DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
GMNI Luwu Utara menuding ketatnya pengamanan sebagai indikasi tidak adanya itikad baik dari Pemerintah Provinsi dalam merespons keinginan kolektif masyarakat Luwu Raya.
“Kondisi ini menandakan Gubernur abai. Jika memang ada niat baik, beliau pasti bersedia ruang dialog dibuka, bukan malah mengunci diri di balik pagar betis aparat. Kami menuntut komitmen nyata, bukan sekadar seremonial kunjungan,” pungkas Fahmi. (*)
Komentar