ANGKASAnews, Jakarta— Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) melalui KBRI Abu Dhabi dan KBRI Muscat menerima laporan insiden ledakan yang menimpa kapal tug boat Musaffah 2, berbendera Persatuan Emirat Arab (PEA) di Selat Hormuz antara perairan PEA dan Oman, Jum’at 6 Maret 2026, Pukul 02.00 dini hari waktu setempat.
Plt. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) Kemenlu, Heni Hamidah mengatakan, berdasarkan saksi mata Musaffah 2 mengalami ledakan yang menyebabkan kapal terbakar dan tenggelam.
“Hingga saat ini, otoritas di PEA dan Oman masih menyelidiki penyebab insiden ini,” ujar Heni, Sabtu (7/3/2026).
Perwakilan Indonesia segera berkoordinasi dengan otoritas PEA dan Oman serta pihak perusahaan Safeen Prestige.
“Berdasarkan informasi yang diterima, Musaffah 2 berawak total 7 personel berkewarganegaraan Indonesia, India, dan Filipina. Empat awak selamat, sedangkan 3 awak lainnya masih dalam proses pencarian,” terangnya.
Khusus kondisi awak terdapat 4 awak WNI, 1 WNI selamat mendapat perawatan luka bakar di rumah sakit Kota Khasab, Oman.
“Sedangkan 3 WNI lainnya masih terus diupayakan pencarian oleh otoritas setempat. Selain 4 WNI tersebut, terdapat 1 WNI yang berada di lokasi insiden, namun berada di kapal yang berbeda dan dalam keadaan selamat,” ungkapnya.
Saat ini, perwakilan Indonesia di PEA dan Oman intensif melakukan koordinasi dengan otoritas setempat dan perusahaan dalam proses pencarian 3 awak WNI yang hilang, memastikan perawatan 1 WNI selamat, dan menyampaikan perkembangan penanganan kepada pihak keluarga di Indonesia.
“Kementerian Luar Negeri juga mendorong penyelidikan menyeluruh atas insiden ini,” ucapnya.
Heni menuturkan dengan memperhatikan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah, Kemenlu mengimbau terhadap seluruh WNI di Timur Tengah termasuk awak WNI yang bekerja di kapal laut agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan, memantau perkembangan situasi melalui sumber informasi resmi, dan menjaga komunikasi dengan Perwakilan Pemerintah RI terdekat.
“Segera lakukan lapor diri untuk memastikan respons cepat dan tepat dari Pemerintah RI. Dalam keadaan darurat segera hubungi hotline Perwakilan RI terkait,” imbaunya. (*)
Komentar