TPID Palopo Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Bersama Kemendagri

PALOPO, ANGKASANEWS– Pemerintah Kota Palopo mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual, yang bertempat di ruang Asisten III Setda Kota Palopo, Senin (29/07/2024)

Rakor rutin yang dibuka dan dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, diikuti Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) se-Indonesia.

Dalam rakor itu, Plt. Sekjen Kemendagri meminta agar materi-materi yang disampaikan di dalam setiap Rakor bisa menjadi program kegiatan strategis yang perlu ditindaklanjuti, baik oleh pemda maupun kementerian/lembaga (K/L).

“Kita berharap pemerintah daerah tidak bersikap sebagaimana pemadam kebakaran yang bertindak hanya sesaat dalam mengendalikan inflasi,” kata Tomsi Tohir.

Upaya tersebut, kata Tomsi, perlu dilakukan dengan penuh perencanaan. Untuk itu, dirinya mengingatkan Pemda agar tidak jatuh ke lubang yang sama dalam pengendalian inflasi.

“Sebab pola-pola grafik inflasi selama 5 tahun telah bisa dianalisis dan grafiknya cenderung sama setiap tahun;” katanya.

Sementara itu, Pudji Ismartini, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) pada rakor itu memaparkan tentang tinjauan inflasi dan indeks perkembangan harga pada pekan ke-4 Juli 2024.

“Berdasarkan pemantauan harga Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), sampai dengan pekan ke-4 Juli 2024, beberapa komoditas pangan yang harganya meningkat, perlu diwaspadai seperti, cabai rawit, minyak goreng, dan beras,” kata Pudji Ismartini.

Pasalnya, kata Pudji, terjadi penambahan jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga di tiga komoditas tersebut.

“Berdasarkan data, terdapat 203 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan cabai rawit, 174 kabupaten/kota mengalami kenaikan minyak goreng, dan 120 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga beras,” katanya.

“Sementara harga daging ayam ras dan cabai merah terus mengalami penurunan hingga minggu keempat Juli 2024,” tutupnya.

Turut hadir pada Rakor tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palopo, Raodatul Jannah, didampingi Sekretaris Dinas Perindustrian, Kepala Bagian Perekonomian Setda, dan instansi terkait, serta dari BPS Kota Palopo. (hms)