ANGKASAnews, Luwu Utara— Proyek Strategis Nasional (PSN) Percetakan Sawah baru di Kabupaten Luwu Utara menuai sorotan. Alih-alih membawa kesejahteraan, proyek ini justru dikhawatirkan mengancam ruang hidup Petani lokal.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas sektor yang diinisiasi oleh Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Luwu Utara di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Utara, Jum’at (24/5/2026).
Rapat ini mempertemukan Legislator, Dinas Pertanian, ATR/BPN, Akademisi, dan perwakilan Petani Sawit yang resah.
Ketua DPC GMNI Luwu Utara, Fahmi, tanpa basa-basi menyebut proyek ini bisa menjadi “bom waktu” yang siap meledak jika tidak segera dievaluasi total oleh pemerintah.
Dari hasil investigasi lapangan, GMNI menemukan fakta mencengangkan, lahan hasil cetakan sawah di beberapa titik sama sekali belum siap tanam. Topografi tanah terpantau tidak rata, irigasi mampet, dan sisa-sisa material pembukaan lahan dibiarkan menumpuk berantakan.
Nahasnya lagi, GMNI menemukan adanya indikasi desakan halus terhadap para Petani agar rela mengubah lahan produktif mereka menjadi sawah. Dalih yang digunakan adalah klaim aturan radius 200 meter dari fasilitas jaringan irigasi bendungan, yang juga entah diketahui rujukan regulasi penentuan jarak tersebut.
“Cetak sawah itu harusnya memanfaatkan lahan tidur!, bukan merusak ekosistem ekonomi yang sudah mapan,” tegas Fahmi.
“Petani sawit dan Petani padi memiliki ritme dan manajemen yang bak bumi dan langit. Memaksa mereka beralih haluan tanpa edukasi matang adalah bentuk pemiskinan Petani secara terstruktur,” lanjutnya.
Kritik GMNI tidak berhenti di situ. Lokasi proyek yang dipaksakan berada di zona merah luapan sungai besar Luwu Utara juga memicu kekhawatiran baru.
Menanam padi di wilayah rawan banjir dinilai sebagai langkah spekulatif yang mendekati ‘bunuh diri’ ekonomi karena ancaman gagal panen (puso) massal. Lebih jauh, rusaknya daerah tangkapan air terancam menenggelamkan pemukiman warga saat musim penghujan tiba.
Mendengar rentetan data dan tuntutan berbasis investigasi tersebut, Ketua DPRD Luwu Utara, Husein, S.E., berjanji tidak tinggal diam. Pihaknya menyatakan akan segera melakukan sidak lapangan bersama stakeholder terkait dalam waktu dekat.
“Kami akan turun langsung melihat kondisi riil di lapangan. Kita harus memastikan program ketahanan pangan ini tidak boleh mengorbankan kesejahteraan warga sendiri,” ungkap Husein di akhir forum RDP. (red)
Komentar