SELAYAR, ANGKASA NEWS— Isu pemekaran wilayah Kepulauan Selayar kembali menguat dan menuai dukungan dari berbagai kalangan. Salah satu dukungan datang dari Andi Waris Halid, anggota DPD RI asal Sulawesi Selatan, yang menilai pemekaran menjadi langkah strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan pelayanan publik di kawasan kepulauan.
Menurut Andi Waris Halid, kondisi geografis Kepulauan Selayar yang terdiri dari pulau-pulau tersebar dan berjauhan telah lama menjadi tantangan bagi masyarakat dalam mengakses layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan administrasi pemerintahan.
“Saya mendukung penuh pemekaran Kepulauan Selayar, termasuk Bone Selatan dan Luwu Tengah. Pemekaran bukan untuk kepentingan politik, tetapi untuk mempermudah akses pelayanan dan mempercepat pembangunan di daerah-daerah kepulauan yang selama ini sulit dijangkau,” ungkapnya, Rabu (8/10/2025).
Ia juga mengingatkan bahwa proses pemekaran harus tetap berjalan sesuai aturan, melalui kajian akademis dan administrasi yang matang.
“Aspek administrasi, kemampuan fiskal, kesiapan infrastruktur, dan dukungan kementerian harus terpenuhi. Kita ingin pemekaran ini benar-benar membawa manfaat, bukan sekadar memecah wilayah,” tegas Andi Waris.
Sementara itu, Bupati Kepulauan Selayar, H. Natsir Ali, dalam kesempatan sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap upaya pemekaran dan siap memfasilitasi seluruh prosesnya.
“Kami memahami tantangan masyarakat di pulau-pulau terluar yang sulit mendapat pelayanan cepat. Pemekaran menjadi solusi untuk menghadirkan pemerataan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan membuka lapangan kerja baru,” jelas Natsir Ali.
Hal senada diungkapkan Ketua DPRD Kepulauan Selayar, Mappatunru, yang menilai pemekaran bukan lagi sekadar opsi, tetapi kebutuhan.
“Hasil kajian awal menunjukkan bahwa pemekaran layak secara geografis dan fiskal. Kami di DPRD bersama pemerintah dan masyarakat sudah satu suara untuk mendorong realisasinya,” kata Mappatunru.
Suara dukungan juga datang dari masyarakat pulau terluar. M. Syukri, tokoh masyarakat sekaligus anggota DPRD dari Dapil Pasimarannu–Pasilambena, menggambarkan beratnya akses warga ke pusat pemerintahan kabupaten.
“Untuk tiba di ibu kota kabupaten, kami harus menempuh perjalanan laut hingga 31 jam. Itu sangat berat, apalagi saat ada kebutuhan mendesak seperti layanan kesehatan atau pendidikan. Kami berharap pemekaran bisa menghadirkan pelayanan lebih dekat,” ujarnya.
Proses kajian pemekaran Kepulauan Selayar telah melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi, pemerintah daerah, DPRD, hingga lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu. Dukungan juga datang dari para tokoh masyarakat seperti H. Andi Idris dan H. Onder Hidayat.
Dengan sinergi dan dukungan lintas sektor, pemekaran Kepulauan Selayar diharapkan tidak hanya menjadi pemisahan administratif, tetapi tonggak baru pemerataan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan. (*)
Komentar