BATAM, ANGKASA NEWS — Kondisi abrasi pantai yang kian mengancam permukiman warga di kawasan pesisir Batam, khususnya di wilayah Nongsa, mendorong Senator Andi Abdul Waris Halid untuk turun langsung memimpin Tim Advokasi Komite II DPD RI, Minggu (13/7).
Dalam kunjungan kerja tersebut, Waris Halid menegaskan bahwa permasalahan abrasi bukan lagi hal biasa.
Dampaknya sudah menyentuh hajat hidup masyarakat secara langsung—menggerus rumah, infrastruktur, dan sumber penghidupan warga pesisir.
“Kami mencatat dengan serius bahwa abrasi di Pantai Nongsa telah masuk kategori darurat. Negara tidak boleh diam. Komite II DPD RI hadir untuk memastikan persoalan ini mendapat penanganan kebijakan yang tegas,” tegas Waris Halid, saat membuka sesi advokasi di hadapan warga, tokoh pemuda, dan perwakilan pemerintah Kota Batam.
Dia menambahkan, abrasi makin parah akibat alih fungsi kawasan mangrove dan masifnya pembangunan pesisir yang tidak mempertimbangkan aspek ekologi.
Waris menyebut, jika tidak ditangani segera, abrasi akan menjadi bom waktu bagi masyarakat Batam.
Diskusi yang digelar turut menghadirkan sejumlah tokoh lokal seperti Adi Rahman, pemuda dari Batu Besar Nongsa, yang mengkritik proyek reklamasi sebagai penyebab gagalnya program pemecah ombak.
Toto Wicaksono, Ketua RW 006 Nongsa Pantai, juga mengungkapkan keresahan warga yang rumahnya mulai terancam setiap musim angin datang.
Perwakilan masyarakat Pulau Jaloh, Ahmad, menyerahkan proposal usulan penanganan abrasi, yang langsung diterima oleh Waris Halid untuk ditindaklanjuti ke tingkat pusat.
Dari pihak pemerintah daerah, Firmansyah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Batam, mengakui bahwa banyak kawasan mangrove kini sudah berubah menjadi zona industri.
Dia menjanjikan usulan masyarakat akan dipelajari dan direspons dengan serius.
Setelah diskusi, Waris Halid bersama para anggota Komite II lainnya, termasuk Agustinus R Kambuaya, Syarif Melvin, dan Matias Heluka, melakukan peninjauan langsung ke Kampung Tua Tanjung Bemban, salah satu lokasi terdampak abrasi paling kritis di Batam.
“Kita tidak bisa mengatasi perubahan iklim hanya dengan seminar. Kita harus menyentuh tanah, melihat langsung, dan membawa suara masyarakat ke ruang-ruang kebijakan,” tegas Waris Halid menutup kunjungan.
Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen Senator Waris Halid dan Komite II DPD RI untuk memastikan bahwa isu lingkungan hidup dan nasib warga pesisir tidak diabaikan dalam pembangunan nasional. (**)
Komentar