PALOPO, ANGKASA NEWS– Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) asal Dapil Sulsel, Andi Abdul Waris Halid mengadakan reses di Golden Resto and Dessert Kota Palopo. Minggu (3/11/2024).
Reses ini dihadiri Penjabat Wali Kota Palopo, Firmanza DP, sejumlah pejabat Pemkot Palopo, dan ratusan warga, serta aktivis mahasiswa.
Pada reses itu, aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) di Luwu Raya, Muh. Ari Fahmi bersama Muharto, mengadukan perusahaan tambang yang beroperasi di Luwu Raya, seperti PT Vale di Lutim, PT Masmindo di Luwu, dan sejumlah permasalahan lainnya.
GMNI juga menyerahkan dokumen ‘daftar dosa’ tersebut kepada senator Waris Halid yang masih bagian dari Wija To Luwu karena nenek buyutnya asli Luwu. Berikut daftarnya;
Masalah-Masalah di Tana Luwu untuk Disampaikan kepada Senator Andi Abdul Waris Halid, Wakil Komite II DPD RI
A. Kabupaten Luwu Timur
1. Ketergantungan Bahan Baku Pangan PT Vale pada Pasokan dari Luar Tana Luwu
Sebagian besar bahan baku pangan di PT Vale masih dipasok dari luar Tana Luwu, menunjukkan rendahnya perhatian perusahaan dan pemerintah daerah dalam mendukung petani dan nelayan lokal sebagai pemasok utama. Dibutuhkan kebijakan yang lebih proaktif untuk memberdayakan masyarakat setempat agar dapat meningkatkan kemandirian pangan di wilayah tersebut serta menggerakkan ekonomi lokal.
2. Kurangnya Transparansi dan Pemberdayaan Masyarakat Lokal sebagai Vendor atau Mitra di PT Vale
Proses seleksi vendor dan mitra di PT Vale masih dinilai kurang transparan, sehingga masyarakat lokal merasa kurang mendapat kesempatan optimal. Diperlukan kebijakan yang mendukung pelaku usaha lokal agar lebih terlibat dalam rantai pasok perusahaan, demi menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar dan memberikan manfaat langsung bagi mereka.
3. Krisis Listrik yang Berlarut di Luwu Timur
Luwu Timur sering mengalami pemadaman listrik meskipun PLTA PT Vale telah menyumbangkan 8 MW ke PLN. Dibutuhkan perhatian lebih dari pemerintah untuk memastikan pasokan listrik yang stabil bagi masyarakat Luwu Timur, serta melakukan evaluasi terhadap alokasi daya yang dihasilkan guna memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat lokal.
4. Konflik PT Vale dengan Petani Merica di Loeha Raya yang Terkesan Diacuhkan Pemerintah
Konflik antara PT Vale dan petani merica di Loeha Raya berdampak pada keberlanjutan ekonomi masyarakat setempat. Sayangnya, pemerintah terlihat menghindar dari konflik ini, padahal kehadiran pemerintah sangat dibutuhkan untuk mediasi dan solusi yang adil bagi kedua belah pihak. Sebagaimana salah satu motto dalam pemerintahan: di setiap permasalahan, pemerintah harus hadir memberi solusi.
5. Kurangnya Komitmen Perusahaan dalam Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Lokal
Perusahaan di sektor tambang dan perkebunan masih minim dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal, terlihat dari terbatasnya program beasiswa dan pelatihan yang diberikan. Diharapkan perusahaan-perusahaan tersebut lebih berperan aktif melalui program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan yang dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal serta meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar.
B. Kabupaten Luwu
6. Konflik Lahan di Masmindo dan Pengrusakan Hutan Lindung
Aktivitas eksplorasi di Masmindo memicu konflik lahan dan kerusakan hutan lindung, yang mengancam ekosistem lokal. Pemerintah diharapkan menegakkan regulasi lingkungan secara tegas, memastikan transparansi dari pihak perusahaan terkait dampak lingkungan, dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan serta pemulihan lingkungan guna mencegah kerusakan lebih lanjut.
7. Kurangnya Pabrik Pengolahan Gabah di Luwu Raya
Meskipun Luwu Raya merupakan penghasil gabah utama, belum tersedia pabrik pengolahan beras berstandar nasional yang dikelola pemerintah. Akibatnya, pengolahan gabah bergantung pada pihak luar, mengurangi nilai tambah bagi petani lokal. Diharapkan pemerintah dapat mendirikan pabrik pengolahan gabah untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mendukung sektor pertanian lokal.
C. Kabupaten Luwu Utara
8. Banjir Berkepanjangan di Malangke
Banjir berkala di Malangke hingga kini belum mendapatkan solusi efektif dari pemerintah, menyebabkan kerugian sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Pemerintah diharapkan segera menyusun strategi pengendalian banjir yang komprehensif dan melibatkan masyarakat setempat dalam upaya mitigasi yang berkelanjutan.
9. Konflik Pertambangan Emas Ilegal di Rampi
Kegiatan tambang emas ilegal di Rampi mengakibatkan kerusakan lingkungan dan konflik sosial yang mengganggu masyarakat sekitar. Pemerintah diharapkan menindak tegas kegiatan tambang ilegal tersebut serta memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dampak negatif tambang ilegal.
Kepastian hukum bagi masyarakat Rampi juga sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan kesejahteraan jangka panjang.
D. Kota Palopo
10. Pelebaran Jalan Nasional Trans Sulawesi: Parepare – Palopo – Malili
Jalan Nasional Trans Sulawesi, khususnya ruas Parepare – Palopo – Malili, diharapkan dapat dilebarkan menjadi dua jalur, serupa dengan Jalan Poros Makassar – Parepare, untuk meningkatkan aksesibilitas dan mendukung arus ekonomi antarwilayah.
11. Pengawasan Lebih Ketat terhadap Kawasan Hutan di Wilayah Pegunungan
Kawasan hutan di wilayah pegunungan sekitar Kota Palopo sering menjadi penyebab banjir saat musim hujan. Diperlukan pengawasan yang lebih ketat serta kebijakan lingkungan yang tegas untuk mencegah alih fungsi lahan yang merusak daya dukung lingkungan.
12. Pembangunan Menara Telekomunikasi di Wilayah Battang Barat yang Masih Blank Spot
Wilayah Battang Barat, Kota Palopo, hingga saat ini masih belum memiliki jaringan telekomunikasi yang memadai dan berada di area blank spot. Diharapkan pemerintah dapat memfasilitasi pembangunan menara telekomunikasi (BTS) di wilayah tersebut untuk memastikan akses komunikasi yang merata bagi seluruh masyarakat.
Demikian disampaikan, dengan harapan agar poin-poin di atas dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Senator Andi Abdul Waris Halid, Wakil Komite II DPD RI, dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Tana Luwu. (*)
Komentar